“Kita tidak pantas selalu berharap Jakarta berbuat banyak tentang pembangunan di Tanah Papua, sementara kita orang Papua sendiri, dari Gubernur sampai Kepala Kampung, berpikir dan bekerja hanya dengan berpatok kepada pemikiran Jakarta selalu salah kalau ada yang salah di Tanah Papua. Dana sudah banyak dikuncurkan, tetapi para pejabat di Tanah Papua selalu berkantor di Jakarta, kita lihat Jakartta sama dengan Jayapura, karena kebanyakan pejabat dari Gubernur sampai Kepala Desa mondar-mandir di Jakarta. Pergi saja ke kawasan Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar dan sekitarnya. Jangan pernah kaget, bahwa kantor pemerintahan Tanah Papua sesungguhnya ada di kawasan Menteng dan kawasan Jakarta Timur, pulau Jawa, bukan di Pulau New Guinea”

demikian kata Jhon Yonathan Kwano yang selama 6 bulan terakhir digutaskan oleh KSU Baliem Arabica – PAPUAmart.com untuk menjadi Kepala Gudang Kopi Papua di Jakarta.

Pernyataan ini disampaikan entrepreneur Papua, Jhon Yonathan Kwano, menanggapi pernyataan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang berisi harapan Gubernur Provinsi Papua agar memperhatikan pengembangan Kopi Papua.

Dengan tidak mengurangi banyak hal yang diperjuangkan Gubernur Provinsi Papua, Jhon Kwano berpendapat, bahwa “Gerbang Mas” dan visi Papua Bangkit untuk Mandiri dan Sejahtera! yang dicanangkan kedua putra pegunungan Tengah Papua (putra Koteka) ini ditantang oleh putra Tabi sebagai single fighter dalam pengembangan entrepreneur Papua bahwa mimpi itu tidak akan terwujud.

Alasan sederhana dikemukakan oleh Jhon Kwano bahwa setiap ada kekurangan atau kesalahan, kedua belah pihak, Pemda Provinsi dan Jakarta selalu bertopeng dan selalu saling menyalahkan, selalu menganggap yang satu tidak berbuat banyak untuk Tanah Papua dan bangsa Papua.

Kata Kwano

Drama yang menarik, melihat di satu sisi Jakarta menganggap dana sudah banyak dikuncurkan tetapi dikorupsi dan disalah-gunakan oleh Pemda di Tanah Papua, sementara di sisi lain, baik Gubernur Papua maupun Gubernur Papua Barat menganggap dana-dana dimaksud masih jauh dari cukup. Kalau begini situasinya, siapa sebenarnya harus dialahkan? Apakah pekerjaan kita mencari kesalahan orang?

Kwano menyarankan agar “Pengembangan Kopi Papua Harus dimulai dari yang Sudah Memulai”.

Perhatikan dan dukung kegiatan masyarakat Papua yang sudah ada, modali dan bekali, fasilitasi dan dorong usaha pengembangan dan pemasran kopi yang sudah ada. Kami KSU Baliem Arabica sejak 2013 ada di pulau Jawa, mulai dari Yogyakarta dan kini di Jakarta, sudah punya dua gudang grosir Kopi Papua, ini semua tanpa campur-tangan pemerintah provinsi Papua ataupun provinsi Papua Barat.

Pemda jangan bicara pasar, Pemda bicara tentang fasilitas administradi, birokrasi dan akses ke sumber-sumber keuangan di Tanah Papua. Kami KSU Baliem Arabica sudah sanggup sejak tahun 2010 untuk mengekspor kopi Papua. Kami punya pasar di Pasifik Selatan, Asia dan Amerika. Pemda tinggal menyuntikkan modal

demikian ungkap Kwano.

Selanjutnya Jhon Kwano juga mengatakan

Pemerintah kedua provinsi harus duduk bersama membuat “Grand Design Pembangunan Tanah Papua” tanpa harus melibatkan Jakarta, dan dalam “grand-design” itu dilihat komoditas strategis mana saja yang harus dikembangkan dan berdasarkan pilihan itu dibuat program pengembangan ekonomi.

Selain itu Kwano juga berpendapat bahwa para Kepala Dinas Provinsi yang diangkat, terutama Kepala Dinas Perkebunan dan PerindagKop selama ini bekerja untuk Partai Politik pengusung mereka, sehingga para petani kopi Papua menjadi korban. Menurut Kwano

Kalau para gubernur tanam benalu di pohon-pohon Kopi Papua, maka pekerjaannya menghisap dan lama-lama mengeringkan dan akhirnya mematikan kopi-kopi Papua. Gubernur jangan tanam benanu, jangan tanam anggrek di pohon Kopi Papua, tetapi tanam buah merah atau matoa. Benalu politik di Tanah Papua adalah biang keladi kambing-hitam antara Jakarta dan Papua. Waktu benalu ini ditiadakan, semua tanaman kopi dan buah merah akan tumbuh subur. Tetapi saya tahu, benalu itu bagian dari politik Indonesia, jadi untuk menghilangkan benalu, kita harus sikat mereka dari pusat, tetapi apakah itu bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Kelihatannya itu hanya menjadi mimpi tak kunjung datang.

Sebagai jalan keluar menghadapi situasi ini Jhon Kwano menyarankan para gubernur di Tanah Papua agar bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan lewat Otsus ini, dan berusaha mendaya-upayakan apa yang ada, sedikit dan banyak-nya itu relatif, yang terpenting ialah kita tahu bersyukur, mensyukuri apa yang telah kita dapatkan setelah perjuangan dengan keringat, waktu dan pengorbanan nyawa yang tidak sedikit sejak tahun 1961 sampai hari ini.

Jangan kita anggap Otsus itu pemberian, tetapi itu hasil perjuangan. Oleh karena itu kedua Gubernur harus mempertanggungjawabkan hasil perjuangan dengan nyawa ini kepada bangsa dan Tanah Papua. Jangan tiap hari pikir alasan untuk salahkan Jakarta.

Kedua Gubernur harus membantu badan usaha dalam bentuk koperasi yang sudah nyata berhasil mengekspor produk kopi ke pulau-pulau lain di Indonesia dan ke pasar Amerika Serikat, Korea Selatan, Hong Kong dan Eropa.

kata Kwano.

One thought on “Pengembangan Kopi Papua Harus dimulai dari yang Sudah Memulai

  • hal ini sangat benar. kami dari pemuda-pemudi papua sebenarnya semangat dalam berwira usaha tetapi awalnya sudah dipengaruhi dengan hidup berpoya-poya tanpa mengetahui sumber dariman? asal dapat uang enta dari orang tua atau pejabat, kita menghamburkan di sembarang tempat. setelah uang habis kejar pejabat kesana-kemari. Dengan demikian pemda Provinsi Papua dan Papua Barat berikan contoh yang benar kusunya di bidang wira usaha, agar kami sebagai anak-anak muda Papua bisa mnandiri.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X